Mamuju—Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menindaklanjuti aduan masyarakat terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT. Letawa Kabupaten Pasangkayu. 

Melalui Bagian Bantuan Hukum dan HAM, aduan tersebut dibahas di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Rabu (07/Mei/2025). Rapat dibuka oleh Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Syafruddin. 

Selanjutnya, rapat dipimpin oleh Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani. Pertemuan ini dihadiri dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulbar, Dinas Perumahan dan Permukiman Sulbar, Dinas Kehutanan Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sulbar, dan para staf Bidang Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Sulbar.

Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Sulbar, Nuryani menjelaskan bahwa pembahasan aduan masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi.

“Biro Hukum merupakan fasilitator, dan kegiatan ini untuk menindaklanjuti arahan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga dalam mendorong percepatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum di Sulbar,” kata Nuryani.

Untuk penyelesaian persoalan tersebut, Biro Hukum Setda Sulbar akan melaporkan kepada Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan menunggu arahan selanjutnya.