JDIH Provinsi Sulawesi Barat Raih Juara  II

pada Pemberian Penghargaan JDIHN Terbaik (JDIHN Award) Tahun 2020

(Jakarta, Kamis, 26 November 2020), Bertempat di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kembali menyelenggarakan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Terbaik (JDIH Award) Tahun 2020. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai Pengelola JDIH terbaik dan juga disaksikan langsung secara online melalui aplikasi zoom dan livestriming melalui channel youtube jdihn indonesia.

Sebagaimana tahun sebelumnya, kegiatan ini kembali dihadiri langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, para pejabat di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan para Tim Pengelola JDIH Nasional.

Sementara itu, Penghargaan untuk Provinsi Sulawesi Barat diterima oleh Staf Ahli Gubernur Sulawesi Barat Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Mohammad Ali Chandra yang didampingi oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Arianto, AP,.

Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly megucapkan terimakasih kepada seluruh bagian JDIHN yang sudah melakukan pengelolaan JDIH ditempat masing-masing dan ucapan selamat kepada pengelola yang terpilih sebagai pengelola JDIH terbaik Tahun 2020 ini.

"Selamat kepada seluruh anggota JDIHN yang telah mendapat capaian terbaik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum ini, teruslah berinovasi untuk mudahan masyarakat dalam mendapatkan infromasi atas dokumen hukum" ujarnya.

Ditambahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa JDIHN Award merupakan bentuk motivasi untuk mendorong para anggota JDIH untuk memberikan informasi hukum secara lengkap cepat dan akurat sebagai basis data informasi dan dokumen hukum yang terintegrasi sesuai dengan tema yang diangkat yakni Percepatan Integrasi Anggota JDIHN Untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional Dalam Rangka Penataan Regulasi Indonesia. Dirinya sangat mengapresiasi seluruh anggota JDIHN yang telah melakukan reformasi dan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan akses dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan mengintegrasikan data dokumen dan informasi hukum pada Pusat JDIH Nasional. Selanjutnya, Menkumham mengharapkan seluruh anggota JDIHN terus melakukan pembaharuan dan integrasi data sehingga nantinya dapat menjadi basis data nasional serta meminta kepada kepala daerah dapat berpartisipasi aktif mendorong pengelolaan JDIH di wilayahnya masing-masing.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Hukum Arianto mengatakan bahwa penghargaan yang diterima oleh Pengelola JDIH Sulawesi Barat ini, merupakan komitmen dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan penyediaan data produk hukum yang terintegrasi dan koordinasi yang intens yang dilakukan baik dengan Pusat JDIH Nasional maupun dengan para Anggota JDIH dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan pengelolaan JDIH yang baik ditempat masing-masing. “Masih ada kekurangan, tapi kedepan akan kami sempurnakan” tambahnya.