Dalam rangka pelaksanaan serta pelaporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan rencana aksi RB dan ketersediaan evidence / data dukung dari 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022 bertempat di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan dihadiri oleh Tim Penyusun, koordinator dan anggota dari masing-masing pokja area perubahan.

Agenda utama dari rapat ini adalah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam format exel untuk selanjutnya akan diinput pada LKE secara online melalui website pmprb.mempan.go.id setelah berkoordinasi dengan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai leading sector pelaporan reformasi birokrasi Provinsi Sullawesi Barat.

Dari 8 (delapan) area perubahan yang telah dibagi dan dilaksanakan oleh masing-masing pokja RB Biro Hukum, dievaluasi secara teknis pengisian LKE serta ketersediaan data dukung dari tiap-tiap item pada komponen pengungkit, dimana di dalam komponen pengungkit ini ada 2 (dua) kriteria yaitu Pemenuhan dan Reform.

Baik kriteria Pemenuhan maupun Reform, diperiksa pengisian pada LKE manual dan ketersediaan data dukung masing-masing pada area :

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. PEnataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Penigkatan kualitas pelayanan

Hasil evaluasi ini didapatkan masih terdapat kekurangan dalam hal ketersediaan data dukung dari apa yang telah ditetapkan dari rencana aksi yang telah disusun, sehingga kemudian hasil evaluasi ini tentunya diperlukan dalam rangka menjadi acuan perbaikan dalam menyempurnakan pelaporan.