Mamuju, pada Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, bertempat di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menerima kunjungan kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Dalam rapat tersebut di pimpin oleh Stephanus BM, S.Sos, MH  (Kabag. Perundang-undangan Kab/Kota)  mewakili Kepala Biro Hukum, dan dihadiri oleh Agus Pranoto (Ketua Pansus I DPRD Polman), Rusnaeni, SE, SY (Wakil Ketua Pansus I DPRD Polman), Rudi, SE.M.Si (Anggota), H. Juanda, SE (Anggota DPRD Polman), A. Dwiki Nuraida Masdak (Anggota DPRD Polman), Hj. Andi Aliawanti P (Anggota DPRD Polman), Hj. Lisda (Anggota DPRD Polman), Jasman (Anggota DPRD Polman), Jayadi Ariskh (Anggota DPRD Polman), Lukman (Anggota DPRD Polman), Yusuf Tato (Anggota DPRD Polman), H. Nurdin Tahir (Anggota DPRD Polman), Hj. Barliyang, SE (Kabag. Risala Persidangan), M. Syahid Idris, SE, MH (Perancang Perundang-Undangan Polman), A. Cakra Manggabarani (Analis Keuangan) dan para staf Bagian Peraturan Perundang Undangan Kabupaten Kota.

Dalam pembahasan rapat tersebut Stephanus BM, S.Sos, MH  (Kabag. Perundang-undangan Kab/Kota) selaku pimpinan rapat mewakili Kepala Biro Hukum, membuka rapat sekaligus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Draft Rancangan dan muatan materi secara teknis tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Polewali Mandar dimaksud, secara substansi telah mengacu pada ketentuan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kesimpulan dalam rapat tersebut hasil koordinasi Kunjungan Kerja Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Polewali Mandar terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut akan diproses lebih lanjut.